Perkembangan Ekonomi Indonesia Pascapengakuan Kedaulatan

Kondisi perekonomian Indonesia sesaat sehabis proklamasi kemerdekaan sangatlah kritis. Meski secara politis kemerdekaan telah diraih, namun terdapat banyak sekali permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia, di antaranya yaitu inflasi cukup tingi, defisit dalam perdagangan internasional, dan kekurangan tenaga mahir untuk menuju ekonomi nasional.

Nasionalisasi Ekonomi

Sektor ekonomi Indonesia pada tahun 1950-an diwarnai oleh banyak sekali kebijakan pemerintah di antaranya sebagai berikut.

1. Untuk memperbaiki sektor ekonomi Indonesia secara sedikit demi sedikit dan perubahan ciri ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
2. Pada masa Kabinet Natsir, Menteri Keuangan Soemitro Djoyohadikusumo menciptakan agenda yang dinamakan Gerakan Benteng. Gerakan Benteng bertujuan untuk menumbuhkan kelas pengusaha di tengah-tengah masyarakat Indonesia melalui kemudahan pemberian pinjaman modal bagi kaum pengusaha Indonesia. Dengan begitu, diperlukan para pengusaha Indonesia akan maju dan bisa ikut mendorong perbaikan perekonomian nasional sehingga secara perlahan ciri ekonomi kolonial akan bermetamorfosis ekonomi nasional.
3. Pada tahun 1950, pemerintah mengambil kebijakan untuk memotong nilai mata uang rupiah di atas Rp2,5 menjadi setengahnya. Ini dilakukan untuk menanggulangi duduk kasus defisit kas negara yang mencapai angka Rp5,1 milliar. Kebijakan itu ditempuh oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada 19 Maret 1950.
4. Melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia untuk menekan biaya ekspor dan menaikkan pendapatan.
5. Mengurangi volume impor dan menunjukkan derma pengusaha lemah.

Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjoyo I, Menteri Keuangan Mr. Ishak Cokrohadisuryo memunculkan Sistem Ekonomi Ali Baba. Sistem Ekonomi Ali Baba merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dari ‘Ali’ (warga pribumi) dan ‘Baba’ (warga keturunan Tionghoa) semoga kedua elemen masyarakat tersebut bisa ikut mendorong perbaikan sistem ekonomi Indonesia. Seperti halnya Gerakan Benteng, sistem ekonomi Ali Baba pun menunjukkan kemudahan kemudahan kredit yang dalam kenyataannya disalahgunakan oleh sebagian pengusaha untuk memperkaya diri sendiri dengan mengajukan kredit tanpa melaksanakan pembayaran utang.

Setelah melaksanakan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia, risikonya pada tahun 1958 pemerintah melaksanakan nasionalisasi terhadap lebih dari 700 perusahaan Belanda yang masih ada. Dengan melaksanakan nasionalisasi terhadap banyak sekali perusahaan Belanda, pemerintah berharap semoga Indonesia mempunyai kemandirian dalam sektor ekonomi sampai tidak lagi menggantungkan kehidupan pada sistem ekonomi yang merupakan warisan kolonial Belanda. Selain itu juga mempercepat pembangunan sistem ekonomi yang berciri nasional mengingat Indonesia telah menjadi sebuah negara merdeka.

Keadaan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin

Keadaan berubah total ketika Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Pemerintah memakai system ekonomi terpimpin di mana sektor ekonomi ditangani eksklusif oleh presiden. Akibatnya, aktivitas ekonomi sangat tergantung pada pemerintah sentra dan aktivitas ekonomi pun mengalami penurunan. Saat itu, Indonesia mulai melaksanakan politik mercusuar yang menuntut pembangunan fasilitas-fasilitas umum besar-besaran, menyerupai pembangunan Gelora Bung Karno untuk keperluan pesta olahraga GANEFO. Akibatnya uang kertas dicetak secara besar-besaran tanpa perhitungan yang mengakibatkan laju inflasi meroket tidak terkendali dan mencapai angka 650 %.