Sejarah Organisasi Konferensi Islam (Oki)

Organisasi Konferensi Islam ialah suatu organisasi yang menghimpun negara-negara Islam dan negara-negara yang secara umum dikuasai penduduknya beragama Islam. OKI didirikan di Karachi, Pakistan pada bulan Desember 1970, dalam suatu konferensi tingkat menteri luar negeri negara-negara Islam.

Awalnya, OKI didirikan akhir jatuhnya Kota Yerusalem ke tangan Israel dalam Perang Enam Hari tahun 1967. Gagasan pembentukan OKI semakin menguat sesudah Masjidil Aqsa di Palestina yang merupakan salah satu kawasan suci umat Islam dibakar Israel pada tanggal 21 Agustus 1969. Peristiwa tersebut memicu kemarahan umat Islam sedunia.

Setelah kejadian tersebut, Raja Hasan II dari Maroko menyerukan kepada para pemimpin dunia Arab dan umat Islam untuk bantu-membantu menuntut pertanggungjawaban Israel. Pada tanggal 22 Agustus 1969, berlangsung konferensi darurat para menteri luar negeri negara-negara anggota Liga Arab. Dalam konferensi tersebut, dikeluarkan sejumlah resolusi untuk diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi (KTT) negara-negara Islam. Arab Saudi dan Maroko dipercaya untuk menyelenggarakan KTT tersebut.

Arab Saudi dan Maroko membentuk panitia penyelenggara KTT yang terdiri atas enam negara, yakni Malaysia, Palestina, Somalia, Nigeria, Arab Saudi, dan Maroko. Akhirnya, KTT sanggup terselenggara di Rabat (Maroko) pada tanggal 22–25 September 1969. Dalam KTT tersebut, dihasilkan sejumlah keputusan berkenaan dengan duduk kasus Israel dan perencanaan konferensi tingkat menteri luar negeri di Jeddah, Saudi Arabia.

Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rachman diangkat sebagai Sekjen OKI yang pertama. Saat dibentuk, anggota OKI hanya berjumlah 28 negara, yakni negara-negara yang hadir dalam KTT I di Rabat (Maroko) saja. Kini, anggota OKI berjumlah 57 negara.

Indonesia bukan negara Islam, namun Indonesia ialah negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Maka, Indonesia menjadi anggota OKI dan memanfaatkan OKI sebagai lembaga usaha untuk membuat perdamaian dunia.

Dengan berlandaskan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia berusaha untuk berperan sebagai pemersatu umat Islam sedunia dan berusaha ikut memecahkan banyak sekali duduk kasus yang dihadapi oleh umat Islam. Keanggotaan Indonesia dalam OKI menunjukkan banyak kesempatan terciptanya jalinan kolaborasi dengan negara lain.

Dalam bidang politik, Indonesia mempunyai tugas yang cukup berpengaruh dalam OKI. Pada KTT OKI 1981 di Thaif, Arab Saudi, Indonesia mengajukan resolusi perihal solidaritas dunia Islam atau Ukhuwah Islamiyah, yang eksklusif diterima oleh seluruh penerima KTT. 

Resolusi tersebut melahirkan komite perdamaian Islam. Di samping itu Indonesia juga mempunyai andil dalam penyelesaian sengketa antara Pakistan dan Bangladesh dan penyelesaian duduk kasus minoritas muslim Moro di Filipina. Termasuk di dalamnya mengusulkan duduk kasus kuota haji, dan membantu usaha Palestina.